JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan peserta penerima manfaat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Jakarta Sehat (JKN-KIS) di Istana Negara. Peserta tersebut merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah atau masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN.
Presiden tampak berdialog dengan para peserta JKN-KIS yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik sesuai dengan hak dan prosedur yang berlaku. Presiden juga memastikan program JKN-KIS ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan wujud kehadiran negara bagi penduduknya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Hingga saat ini, pemerintah terus berkomitmen dalam hal implementasi JKN-KIS, salah satunya dengan menjamin sebanyak 92,4 juta masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah juga terus mengoptimalkan pelayanan dan koordinasi untuk menjamin kebelangsungan program JKN-KIS. Salah satunya melalui Instruksi Presiden No. 8/2017 tentang Optimalisasi Program JKN.
Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, memasuki tahun ke lima terkait implementasi JKN-KIS ini terlihat sudah banyak yang memanfaatkan pelayanan ini. Hal itu terlihat dari total pemanfaatannya dari 2014-2017 mencapai 640,2 juta pemanfaatan.
Dengan kata lain, jika dirata-ratakan pada 2017 sebanyak 612.055 pemanfaatan per harinya. “Berdasarkan hasil penelitian pafda 2016 program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin,” ungkapnya, Rabu (23/5).
Menurut data, per 1Mei 2018 sebanyak 493 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Program JKN-KIS, dengan total peserta sebanyak 25,13 jua jiwa. Tercatat 4 Provinsi, 28 kota dan 92 kabupaten sudah lebih dulu Universal Health Coverage (UHC) di 2018. Sementara hingga 18 Mei 2018, peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 197,64 juta jiwa.
Presiden menambahkan, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait BPJS Kesehatan. “Ada amanat UU bahwa 50% dari cukai rokok itu digunakan untuk layanan, hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Satu itu,” kata Jokowi.
Kedua, BPJS (Kesehatan) defisit ditutup dari hasil cukai rokok. Ketiga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit defisit. Keempat, Presiden meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memperbaiki sistem, baik verifikasi, baik sistem keuangan.
