JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan rencana amandemen terbatas UUD 1945 tidak mengubah sistem pemilihan presiden-wakil presiden. Amandemen terbatas terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Amandemen terbatas hanya terkait dengan haluan negara dan tetap dalam bingkai memperkuat sistem presidensial yaitu presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat,” kata Hasto di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
Menurut Hasto, haluan negara berangkat dari penjabaran ideologi Pancasila, mengabdi pada tujuan bernegara. Haluan negara juga memuat hal pokok berupa petunjuk menjalankan prinsip bernegara.
Misalnya, terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan, atau kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Selain itu sebagai petunjuk haluan politik pembangunan dalam perspektif 25 hingga 100 tahun ke depan secara terintegrasi.
“Haluan negara ini sangat diperlukan khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,” ujarnya.
Hasto menjelaskan hal yang membedakan haluan negara dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terletak pada kenyataan undang-undang tersebut bersifat executive centris. Sebab, menganggap tugas mencapai tujuan negara hanya tanggung jawab Presiden, padahal diperlukan juga gotong royong lembaga negara lainnya.
Ia mengambil contoh haluan negara yang menetapkan Indonesia harus membangun kedaulatan pangan dalam jangka waktu 15 tahun. Dengan begitu, kata dia, politik pangan ini menjadi haluan negara, sehingga politik legislasi di DPR harus mendorong peningkatan produktivitas pangan.
“Di sini melibatkan penelitian di bidang pangan, diversifikasi pangan, sehingga presiden terpilih tahun 2024 pun akan terikat pada haluan negara ini,” paparnya.
Contoh lain terkait aspek ideologi Pancasila. Hasto mengatakan seluruh lembaga negara wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dari seluruh kebijakan lembaga. Pendeknya, kata dia, haluan negara menjadi pedoman dasar bagi seluruh lembaga negara untuk bergerak dalam arah yang sama.
Hasto berharap amandemen terbatas memperjelas masa jabatan presiden-wakil presiden dan tidak dapat dijatuhkan atas dasar kepercayaan politik. Hasto mengatakan PDI Perjuangan menyadari untuk menjalankan agenda politik diperlukan dialog dengan seluruh pimpinan parpol dan Presiden.
Seperti diketahui, menyetujui kembalinya GBHN bisa membuka pintu amendemen lain, yaitu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika presiden kembali menjadi mandataris MPR, pemilihan presiden cukup dilakukan sekelompok politikus, seperti pada era Orde Baru. Masa jabatan presiden juga tidak dibatasi.
