JAKARTA – Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno selalu menebar janji dan wacana. Ia menjanjikan para Kyai sejahtera lewat program One Kyai for One Center Enterpreneurship (OK OCE).
Hal tersebut disampaikan disampaikan Sandi-sapaan Sandiaga Salahudin Uno ketika mendengarkan curhat para ulama dalam acara bertajuk Curhat Kyai Kampung kepada Sandi di Hotel Syariah Radho Jalan Simoang Kawi, Kloden, Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis (6/12/2018).
Padahal, program Ok Oce yang ditawarkan Sandiaga dan Anies Baswedan di Jakarta tidak terbukti.
“Program OK OCE Gubernur Anies Baswedan gagal total mencapai targetnya,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).
Rio menilai dari 54 ribu warga yang sudah mendaftar OK OCE, hanya sedikit yang berhasil hingga mendirikan izin usaha. PDIP DKI menilai Anies gagal merealisasikan janjinya menciptakan banyak pengusaha baru.
“Setahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno, baru berhasil mencetak usaha sekitar 3,31 persen, terlampau jauh dari sasaran awal,” jelas Rio.
Rio menuturkan target membangun OK OCE Mart juga juga tidak dibangun sesuai rencana. Dia menilai dari 44 target OK OCE Mart, hanya dibangun 7 gerai.
“Bahkan ada satu OK OCE Mart yang elah ditutup karena tidak sanggup membayar sewa,” ujar Rio.
Rio kemudian menyebut program OK Otrip yang diubah menjadi Jak Lingko juga tidak berjalan dengan baik. Target penumpang dinilai PDIP tidak tercapai.
“Angka penumpang jauh dari target yang digembor-gemborkan Pemprov DKI sepanjang 2018,” terangnya.
Rio menambahkan pengadaan rumah DP Rp 0 juga bukan dinikmati oleh warga miskin. Menurutnya, cicilan yang sangat tinggi tidak bisa dijangkau oleh warga tidak mampu.
“Minimum cicilan Rp 2 juta pe rbulan, tentunya ini di luar listrik dan air bersih. Plus iuran pengelolaan lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi,” ucap Rio.
Terakhir dia menilai, pengendalian banjir juga mandek. Rio mendorong Pemprov DKI meneruskan program normalisasi sungai tanpa harus memaksakan program naturalisasi untuk mencegah banjir.
“Kami setuju dengan program mempercantik sungai seperti apa yang digambarkan dalam program naturalisasi Tapi kalau tidak aman bagi masyarakat karena tidak jelas konsepnya, ya buat apa,” terang Rio.
