JAKARTA – Presiden Joko Widodo dikenal sebagai bapak rakyat. Kebijakan yang diambilnya selalu menekankan untuk kepentingan rakyat. Salah satu kebijakan yang tidak populer dan sempat dicibir masyarakat adalah program pengalihan subdidi bahan bakar minyak (BBM).
Padahal setelah kebijakan tersebut diambil, mengubah kondisi perekonomian Indonesia yang sebelumnya berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Sejalan dengan fondasi pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah dengan upaya meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat.
“Saya memahami, kebijakan Pemerintah seakan – akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun moral politik saya mengatakan saya harus bertindak dan menghentikan praktik – praktik yang tidak benar,” kata Jokowi, saat berpidato di depan Sidang Bersama DPD – RI dan DPR – RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Berdasarkan data Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan menyebutkan, angka realokasi subsidi BBM mencapai Rp211,3 Triliun. Itu terbagi menjadi program prioritas yang merupakan Belanja Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp113,9 Triliun dan Program Prioritas Belanja Daerah Tertinggal/Desa Rp34,7 Triliun.
Selain itu, dana realokasi subsidi BBM juga diperuntukan untuk subsidi non energi Rp 4,3 Triliun, subsidi listrik Rp4,5 triliun, pembayaran bunga hutang Rp3,8 triliun, menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp31,9 triliun, serta dana lain – lain sejumlah Rp 18,2 triliun.
Diantara bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp 9,3 Triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp 2,7 Triliun, serta Rp7,1 Triliun untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kini, setahun pemerintahan Jokowi – JK, KKS telah digunakan untuk menyubsidi 15,4 juta keluarga kurang mampu. KIS telah berhasil menanggung iuran 86,4 juta penduduk kurang mampu dan KIP telah menjangkau 11 juta siswa yang memerlukan bantuan.
Alokasi lain digunakan untuk pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa sejumlah Rp 21 Triliun. Untuk 25 waduk baru dan irigasi 1 juta hektar Rp 33,3 Triliun, Swasembada Pangan Rp16,9 Triliun, pengadaan kapal patroli untuk penanganan ilegal fishing Rp 34,7 Triliun, dana lokasi lainnya di (80 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 19,8 Triliun.
Pembangunan infrastruktur dan model pemberdayaan memang tak berbuah langsung, namun pemerintah percaya bahwa kebijakan ini akan berujung pada hasil yang manis: produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat.
Selain itu, dana realokasi subsidi BBM juga diperuntukan untuk subsidi non energi Rp 4,3 Triliun, subsidi listrik Rp4,5 triliun, pembayaran bunga hutang Rp3,8 triliun, menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp31,9 triliun, serta dana lain – lain sejumlah Rp 18,2 triliun.
Salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp 9,3 Triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp 2,7 Triliun, serta Rp7,1 Triliun untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
