JAKARTA – Pemerintahan Jokowi gencar melalukan program Reforma Agraria dari aspek pertanahan. Program ini secara nyata membantu masyarakat sebagai aset dan akses reform untuk legalisas.
Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muhammad Ikhsan Saleh yang menggantikan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) mengatakan, skema reforma agraria manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Setelah sertifikat diserahkan, tidak begitu saja masyarakat dilepas. Tapi harus tetap dikawal. Dengan reforma agraria yang digagas oleh bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditambah akses reform, seperti akses permodalan dan pasar, pendidikan, pemanfaatan lahan secara maksimal, ujar Ikhsan.
Ia menambahkan, redistribusi aset lahan sejak dulu memang sudah dilakukan, namun sejak era Pemerintahan Jokowi-JK, jumlahnya meningkat sangat drastis. Redistribusi lahan sampai tahun 2017 sudah sebesar 33.018 Ha. Dan pada 2019, diharapkan sudah ada 1,5 juta bidang yang akan dilakukan pelepasan lahan.
Yang paling menarik, lanjut Dirjen Penataan Agraria, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan reforma agraria peternakan rakyat. Pemerintah daerah selaku bapak angkat bersama pengusaha akan melakukan penataan lahan. Terkait rencana program reforma agraria peternakan rakyat, kami bekerjasama dengan Kemenristekdikti dan pemerintah daerah, jelas Ikhsan.
Strategi berikutnya, Dirjen Penataan Agria menjelaskan, pihaknya juga sudah mengidentifikasi semua lokasi yang ada bersama dengan Kementerian LHK. Di sejumlah program, kami tidak jalan sendiri, tapi selalu berjalan beriringan dengan Kementerian/Lembaga Negara lain yang bersentuhan langsung dengan reforma agraria, ungkap Ikhsan.
