JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menyebar fitnah terkait badan intelijen nasional (BIN) dan Polri jelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Kedua institusi tersebut menurut PAN tidak netral di hajatan politik Pileg dan Pilpres.
Ketua DPP PAN, Yandri Susanto mengatakan, BIN seharusnya tidak berpihak ketika Pileg dan Pilpres. “Jadi menurut saya, polisi dan BIN saat ini tidak netral. Sebaiknya kontestasi saat ini, TNI milik rakyat, polisi milik rakyat, BIN milik rakyat,” kata Ketua DPP PAN, Yandri Susanto saat ditemui di Kota Cilegon, Banten, Kamis (30/8).
Yandri kemudian secara subyektif menyatakan, semua alat negara harus netral dan tidak memihak. “Pihak keamanan dan TNI itu harus netral. Ada (indikasi ikut campur intelijen), ada, tulis aja,” tuturnya.
Pernyataan Yandri mengenai intelijen ini subjektif dan cenderung menyudutkan aparat dari sudut pandang oposisi. Adanya tudingan permainan intelijen saat Pileg dan Pilpres 2019 mendatang berpotensi memperkeruh keadaan dan panasnya situasi politik.
Selama ini, Polri dan BIN selalu melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU yang berlaku. Aparat tidak memiliki wewenang untuk berpolitik atas nama parpol. Politik aparat adalah politik negara bukan politik kekuasaan.
Sikap PAN ini bukan negarawan dan oposisi yang pintar dalam usaha mengkritik pemerintah tanpa disertai dengan data dan bukti sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
