JAKARTA – Pemerintah Joko Widodo selalu berupaya menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan angka inflasi sesuai ekspektasi Bank Indonesia. Sejumlah upaya untuk mewujudkan hal itu dapat dilihat hasilnya meski menghadapi banyak tantangan.
“Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018,” kata Presiden Joko Widodo di hadapan Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/8).
Belakangan ini, Indonesia dan banyak negara lain ikut terpengaruh dengan gejolak ekonomi global yang dipicu kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Di tengah kondisi tersebut, cukup banyak negara-negara berkembang yang pada akhirnya mengalami krisis.
Jokowi menegaskan, untuk menghadapi tekanan eksternal tersebut, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi.
“Kita terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter,” ucapnya.
Pemerintah juga terus membenahi dasar perekonomiannya dengan berupaya memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk, memberikan sejumlah insentif kepada UMKM, dan memastikan proses perizinan dapat berjalan dengan mudah dan efektif. Langkah-langkah tersebut terbukti mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat.
“Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada tahun 2018. Selain itu, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,406 menjadi 0,389. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik menjadi 71,5 pada tahun 2018. Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus kami upayakan di tengah dinamika yang ada,” tutur Presiden.
Sementara reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan pemerintah juga berhasil menjadikan Indonesia memperoleh predikat layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional dan dinilai berhasil memperbaiki sejumlah indikator kemudahan berusaha. Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi seluruh pihak untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan pemerintah telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business juga meningkat tajam, naik 48 peringkat dalam tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia juga naik 7 peringkat dalam periode 2014-2018,” paparnya.
