Presiden Joko Widodo memfokuskan dana khusus pembangunan perbatasan hanya di empat kementerian, yaitu kementerian pertahanan, kementerian perhubungan, kementerian pekerjaan umum dan kementerian informatika. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan menurunkan kesenjangan antar wilayah.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dana otonomi khusus (otsus) telah menekan angka kemiskinan. Tjahjo menyontohkan dan otsus di Provinsi Aceh telah menekan angka kemiskinan dalam 10 tahun terakhir.
“Angka kemiskinan di Aceh turun dari 23 persen pada 2008 menjadi 16 persen di 2017,” kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 9 Juli 2018.
Pemerintah fokuskan dana otsus untuk pembangunan infrastruktur di 50 kecamatan dan 1.000 desa. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno sebagai menteri koordinator dana otsus, dana pembangunan itu sebesar Rp16 triliun.
Ia mengatakan, anggaran Rp16 triliun itu disebar di 27 kementerian dan lembaga. Sehingga tidak jelas penggunaan anggaran itu. Pemerintah mengklaim realisasi program pengelolaan perbatasan negara mencapai 90,57% pada 2017 atau meningkat dibandingkan dengan 85,67% pada 2016.
Dari 32 kementerian atau lembaga (K/L), sebanyak 22 K/L mencatatkan realisasi kegiatan fisik mencapai lebih 90,57%. Penyelesaian batas wilayah negara, baik batas darat, batas laut dan batas udara, juga mengalami kemajuan yang signifikan.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan kerja keras pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir telah mengubah wajah perbatasan negara menjadi beranda terdepan. Target utama adalah penyelesaian pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi.
“Konektivitas kawasan perbatasan telah terhubung dan dapat dijangkau, demikian pula distribusi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi,” ujar Tjahjo.
Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar dan perekonomian di kawasan perbatasan juga terus dikebut. Salah satunya dengan mulai terbangunnya tata niaga ekspor-impor dengan negara tetangga melalui PLBN Terpadu.
Di masa mendatang,Tjahjo menekankan perlunya langkah percepatan untuk mengintegrasikan seluruh organisasi perundingan mengenai batas wilayah negara dibawah koordinasi BNPP. Selain itu, diperlukan pula optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan program antar K/L serta Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengungkapkan, sepanjang 2017 BNPP mengkoordinasi pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar masyarakat di sejumlah daerah di wilayah perbatasan untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Di bidang pendidikan, dibangun 10 unit Sekolah Dasar di 9 Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 1 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) serta pembangunan 158 unit Ruang Kelas Baru (RKB) pada 92 sekolah di 92 Lokpri. Selain itu, pembangunan 3 unit SMP di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Rote Ndao, pembangunan 58 RKB di Lokpri dan 2 RKB di PKSN antara lain di Kota Dumai, Talaud, Bengkayang dan Rote Ndao.
Dibangun juga 4 unit Rumah Dinas Guru di Jagoi Babang dan Siding Kabupaten Bengkayang serta pembangunan RKB baru tingkat SMA sebanyak 72 ruang di Lokpri dan 6 ruang di PKSN di Bengkalis, Karimun, Natuna, Morotai, Alor, Sabu Raijua dan Maluku Tenggara Barat. Di bidang kesehatan, pemerintah di tahun 2017 membangun 8 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru antara lain di Kabupaten Rokan Hilir, Batam, Maluku Tenggara Barat, Rote Ndao dan Malaka. Pemerintah juga membangun unit Rumah Sakit Pratama antara lain di Kabupaten Sanggau, Nunukan, Kepulauan Sangihe dan Sabu Raijua.
Di bidang perumahan dan air bersih, dibangun rumah khusus sebanyak 330 unit di 3 Lokpri antara lain di Kepulauan Maranti, Morotai, Supriori dan 160 unit di 3 PKSN antara lain di Badau, Tahuna dan Saumlaki. Selain itu dibangun jaringan air bersih sebanyak 105 paket di 54 Lokpri antara lain di Kabupaten Aceh Besar, Karimun dan Kepulauan Sangihe.
“Di bidang perdagangan, pemerintah membangun/merevitalisasi pasar sebanyak 5 unit di 5 PKSN di Sabang, Badau, Nunukan, Tahuna dan Jayapura serta di 24 Lokpri antara lain di Sinabol, Meral, Kayan Hilir, Sajingan Besar, Tasifeto Barat, Moa dan Supriori Utara,” urai Hadi.
Pembangunan sarana dan prasarana pertanian 2017 dilaksanakan dengan membangun irigasi di Kabupaten Sanggar, Sambas, Kupang, Belu, Serdang Bedagai, Sabu Raijua dan Timor Tengah Utara (TTU), serta pembangunan embung 2 unit di Sanggau, 4 unit di Kapuas Hulu, 3 unit di Timur Tengah Utara dan 2 unit di Kepulauan Talaud. “Pemerintah juga memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan alat pasca panen seperti pompa air dan traktor di berbagai daerah,” jelas Hadi.
Di samping itu, guna menunjang pelayanan sosial dasar masyarakat di berbagai daerah, di tahun 2017 pemerintah membuka jalur tol laut antara lain trayek tol laut Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki pulang-pergi (PP), kedua trayek Tanjung Perak – Calabai – Maumere – Larantuka – Loweleba – Rote – Sabu – Waingapu (PP).
Selanjutnya trayek Tanjung Priok – Enggano – Mentarai (PP), trayek Tanjung Perak – Belang-Belang – Sanggata – Pulau Sebatik (PP), trayek Tanjung Perak – Kisar – Namrole (PP), trayek Makassar – Tidore – Tobelo, Morotai – Maba – Pulau Gebe (PP), trayek Tanjung Perak – Dobo – Merauke (PP), trayek Tanjung Perak – Tahuna – Lirung (PP) dan trayek Tanjung Perak – Kepulauan Anambas – Natuna (PP).
Hadi menambahkan, di bidang energi listrik pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 7 unit di 6 Lokpri masing-masing di Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Mataru, Alor Barat Daya dan Oksibil. Pemerintah juga membangun listrik melalui program LTSHE sebanyak 42 unit di 7 Lokpri dan perluasan jaringan listrik PLS di 129 desa di 43 Lokpri.
