JAKARTA – Pihak oposisi semakin gencang memfitnah Joko Widodo sebagai calon presiden incumbent. Serangan demi serangan sudah dilancarkan, diantaranya dengan menggunakan polarisasi di tengah masyarakat, di antaranya gerakan #2019GantiPresiden yang diinisiasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Jelas sekali dan sangat terlihat, PKS sangat bernafsu mengejar kekuasaan. Gerakan itu untuk menghimpun suara oposisi pemerintah dengan berbagai cara dihalalkan. Apabila pihak oposisi memiliki kualitas yang baik sebagai calon pemimpin bangsa, maka seharusnya kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka dapat melaksanakan program yang lebih baik dibanding dengan pemerintahan saat ini.
Namun langkah politik yang diambil justru menjatuhkan pemerintah dan menyebarkan kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok oposisi tidak capable. Satu sisi mereka meneriakkan ganti presiden, disisi lain mereka belum memiliki calon yang pantas dan berimbang untuk menandingin calon petahana Joko Widodo.
Sudah lama Sekjen PKS, Mardani Ali Sera mencanangkan Gerakan 2019 Ganti Presiden. Gerakan ini pertama kali ia luncurkan dalam akun Twitter pribadinya, @MardaniAliSera pada selasa silam. Mardani Ali Sera merupakan politikus yang sangat ambisius untuk memenangkan Capres yang diusung oleh partainya dalam Pemilu 2019 dengan menggunakan politik identitas.
Namun, sebagaimana gerakan yang dibangun oleh kubu oposisi, terutama PKS, Gerindra, dan kelompok Islam-politik pendukung 212, FPI, HTI, dan barisan pembenci lainnya, narasi yang diusung selalu berisi isu primordial yang memecah belah masyarakat.
Dalam isu “Ganti Presiden 2019” ini, mereka memainkan sentimen agama (khususnya Islam) untuk menumbangkan Presiden Jokowi. Dikatakan bahwa Indonesia harus mencari pemimpin yang bisa melindungi kepentingan ulama dan umat Islam. Dengan pesan itu, secara tidak langsung mereka ingin mengatakan bahwa Jokowi tidak Islami, serta memusuhi ulama dan umat Islam. Kampanye seperti itu kemungkinan besar yang akan terus dimainkan hingga 2019 nanti. Hal itu, tentu saja, berbahaya bagi bangunan bangsa yang telah dirintis lebih dari setengah abad lalu. Karena narasi yang dimainkannya bertendensi untuk memecah belah bangsa dan merusak sistem ketatanegaraan.
Gerakan Ganti Presiden 2019, meski mengaku konstitusional, namun gerakan itu sungguh tidak etis dan berpotensi melanggar aturan kampanye, karena selalu memainkan isu primordial.
Selain itu, para penggagasnya sepertinya tidak paham dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa ini. Sebab dalam prinsip demokrasi itu, setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak untuk memilih calon presiden. Kebebasan itu harusnya tanpa boleh diintervensi oleh hasutan, provokasi dan penyebaran konten negatif (black campaign) untuk menjatuhkan salah satu calon.
Dengan demikian, “Gerakan Ganti Presiden 2019” sangat jelas bersifat provokatif. Mereka menyerang tanpa etika kepada Presiden Jokowi. Juga berusaha menjatuhkan namanya dengan isu SARA yang penuh kebencian.
Dan untuk membulatkan keyakinan demi memuaskan kerongkongan para penggagas seperti Neno Warisman, Ustad Abu Jibril Fuad dan Mardani Ali Sera akan mendekrlarasikan sebagai relawan nasional #2019GantiPresiden. Lewat selebaran yang muali disebar melalui media sosial mereka berencana menggelar deklrasi akbar #2019GantiPresiden pada Minggu 6 Mei 2018 mendatang.
Mereka mengklaim perjuangan tersebut adalah dari ummat, oleh ummat dan untuk ummat. Ironis memang, ditengah bangsa ini membutuhkan kedamaian dengan menikmati berbagai pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintahan Jokowi-JK kini para pecundang negeri ini ingin menggiring masyarakat dengan menagajak melawan pemerintah dengan cara yang tidak fair.
Saat ini masyarakat sudah cerdas dan dapat menentukan sikap untuk tidak terprovokasi aksi seperti ini. Insiden di CFD sudah membuktikan kualitas pendukung #2019GantiPresiden, dan hal tersebut bukan yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk maju.
Skema proses Pemilu sudah ditentukan KPU bahwa pergantian Presiden memiliki periode yang sudah ditetapkan yaitu setelah masa jabatan Presiden petahana.
Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cinta damai dan menjunjung demokrasi, sebaiknya tidak perlu hanyut terbawa dalam arus kebencian di atas serta diadu domba hanya demi kepentingan golongan politik tertentu. Hal tersebut sangat menghambat pemerintah menjalankan program kerjanya untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa.
