Bandung – Presiden Jokowi menilai pencemaran sungai Citarum telah masuk dalam kondisi lampu kuning yang berbahaya, dan berdampak buruk jika tidak segera dibenahi.
Sebagai gambaran, sungai Citarum merupakan sumber air bagi 27,5 juta penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bahkan 80 persen pasokan air DKI Jakarta berasal dari sungai ini.
Ia juga meminta jajaran kabinetnya untuk segera melakukan penataan Sungai Citarum di Jawa Barat. Hal tersebut ia ungkapkan saat melakukan rapat terbatas di Bandung, pada Selasa (16/1).
“Saya tidak mau Citarum jadi pembuangan limbah raksasa,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Graha Wiksa Praniti, Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR.
Mantan Walikota Solo tersebut juga menyampaikan, Citarum merupakan salah satu sungai yang penting, mengingat nilai ekonomi, sejarah, hingga nilai sosialnya. Oleh sebab itu pencemaran dan pendangkalan sungai ini harus segera dihentikan.
Jokowi mengungkapkan pemerintah sudah memiliki anggaran untuk menangani pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Namun, hal tersebut terpisah di setiap kementerian dan lembaga dan tak pernah diintegrasikan.
Jokowi juga mengatakan jika penataan Sungai Citarum dapat dilakukan, maka ke depannya dapat menjadi cetak biru penataan sungai lainnya di Indonesia. Kuncinya integrasi K/L wajib dilakukan dalam pembenahan tersebut.
Karena langkah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kuncinya adalah melakukan pembenahan integrasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau bisa terintegrasi, perkiraan saya dalam tujuh tahun kami bisa menangani hulu hingga hilirnya,” tutup Jokowi.
