JAKARTA – Artikel berjudul “KAMI MENOLAK RENCANA E-VOTING PADA PILEG DAN PILPRES 2019″ beredar di media sosial dan menjadi viral. Artikel ini berisi tulisan provokatif mengenai mekanisme e-voting atau pemilihan elektronik untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
Artikel ini menuding, e-voting disiapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai langkah kecurangan. Penulis kemudian menyebut sistem Noken di Papua, dimana hak suara 300 orang dari sebuah suku bisa diwakilkan oleh kepala suku membawa keuntungan.
Dari sistem Noken, Jokowi dan PDIP diuntungkan. Sementara untuk melenggangkan kekuasaan Jokowi pada periode berikutnya, dipaksakanlah sistem pilpres E-voting pada tahun depan. Hal itu dinilai akan mendulang suara melalui kecurangan demi kecurangan sistem IT yang telah mereka siapkan.
Penulis juga memfitnah PDIP yang didukung oleh sistem IT-nya akan memanfaatkan e-voting. Ia juga menuding tim ahli dan pakar IT PDIP berasal dari China.
Artikel ini sangat tendensius. Menuding pemerintah Joko Widodo dan PDIP tanpa fakta dan bukti. Padahal pemerintah melalui Mendagri menggunakan e-voting terkait target e-KTP yang paling lambat tahun 2018.
“Target kami paling 2018, seluruh warga Indonesia menggunakan e-KTP secara sistematis dan terpadu sehingga kita mulai e-voting untuk pilpres dan pileg 2019,” kata Tjahjo.
Berikut isi tulisan provokatif ini:
KAMI MENOLAK RENCANA E-VOTING PADA PILEG DAN PILPRES 2019
Persiapan untuk kecurangan pilpres 2019 sedang disusun oleh Mendagri dgn sistem E-voting, karena pemilihan langsung Pilgub DKI diputaran ke 2 kemarin mereka tidak bisa berbuat curang. Dahulu yang mereka mainkan adalah sistem Noken di Papua, dimana hak suara 300 orang dari sebuah suku bisa diwakilkan oleh kepala suku bersangkutan.
Inilah kegoblokan KPU dimana sistem pemilihan model ini dianggap sah, padahal bertentangan dengan UU.
Berangkat dari sistem Noken, Jokowi dan PDIP jadi sangat diuntungkan. Kedepan sistem Noken ini tidak boleh dibiarkan, Lebih baik mereka tidak ikut mencoblos daripada merusak sistem pemilu yang telah diatur sedemikian rupa.
Melihat sistem pilgub DKI yg mulai rusak dan rubuhnya reputasi PDIP dan Jokowi, menjadi pertanda bahaya bagi mereka untuk melenggangkan kekuasaan Jokowi pada periode berikutnya.
Untuk itu, dipaksakanlah sistem pilpres E-voting pada tahun depan untuk mendulang suara melalui kecurangan demi kecurangan sistem IT yang telah mereka siapkan.
Jika sistem e-voting benar benar diterapkan maka sangat berbahaya bagi demokrasi kita, karena kita tidak bisa mendeteksi dan memproteksi pencurian suara melalu IT, lantaran SDM KPU dan tim sukses tidak secanggih warga etnis China yang ahli dibidang itu.
KAMI MENOLAK RENCANA E-VOTING PADA PILEG & PILPRES MENDATANG!
# mari tolak wacana pileg dan pilres 2018 dan 2019 dgn sistem e-voting karena semua infrastuktur kita belum siap untuk mengarah ke sana.
# percayalah ini taktik PDIP yang disokong oleh komunitas IT mereka untuk melanggengkan kekuasaan jokowi yang mulai rapuh dan mulai runtuh.
# terlalu beresiko pemilihan dengan sistem E-voting tersebut, Soalnya rekap data dilaman website KPU saja mudah di bajak.
# dapat dipastikan tim ahli dan pakar IT termasuk sistem jaringan untuk e-voting PASTI DARI CHINA!
# ide untuk e-voting yang direncanakan dan akan diterapkan oleh penguasa sekarang adalah strategi licik untuk bisa berkuasa kembali setelah melihat sistem pemilihan langsung tidak dapat dirusak dengan cara curang.
# ANDA BANTU MEMBAGIKAN INI BERARTI ANDA TURUT SERTA MENGANTISIPASI KECURANGAN YANG AKAN DILAKUKAN PENGUASA !
#MARI MENGGANTI PRESIDEN dengan sistem pemilihan langsung, bukan dengan sistem e-voting yang sarat permainan dan kecurangan berbasis IT.
VIRALKAN!!!
TERIMA KASIH
