JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi berupaya wujudkan pembangunan Indonesia sentris. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan membangun wilayah perbatasan.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sembilan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) ditargetkan dibangun tahun ini. Sebelumnya, 7 PLBN telah dibangun di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, pembangunan 9 PLBN akan dilakukan pada 2018 hingga 2019. Sementara pembangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pada 2019-2020.
“Pembangunan 9 PLBN ini pada prinsipnya kami menunggu perintah dari BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan),” kata Sri di Kantor BNPP, Jakarta Pusat.
Berdasarkan rencana BNPP, sebanyak 9 PLBN tersebut terletak di Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua. Adapun rencana pembangunan 9 PLBN itu untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya wilayah perbatasan menjadi wilayah yang diperhatikan.
“Presiden juga menginginkan wilayah perbatasan bisa mendongkrak kualitas hidup masyarakat dengan membuat aktivitas ekonomi di sana,” ujar Sri.
Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo, menjelaskan saat ini pihaknya masih menggodog master plan 9 PLBN yang akan dibangun di 2018. Dalam master plan itu, menurut dia terdapat desain PLBN yang akan dibangun sesuai keinginan Presiden Jokowi. “Di sana (PLBN) kita ingin mengembangkan pasar dan sentra industri lain, sehingga keinginan Presiden Jokowi bisa terpenuhi,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menyerahkan 7 PLBN ke BNPP, yakni PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Skouw, PLBN Aruk, PLBN Motaain, PLBN Wini, dan PLBN Motamasin. Dari 7 PLBN tersebut, 5 di antaranya telah diresmikan Presiden Jokowi. Nilai aset dari 7 PLBN tersebut sebesar Rp944 miliar. Di tujuh PLBN tersebut tengah dibangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dengan total anggaran Rp1,5 triliun.
