JAKARTA – Sejumlah peneliti mengeluarkan pernyataan provokatif menyudutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo usai Pilkada serentak 2018 digelar. Hal itu dikaitkan antara pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden incumbent dengan Kepala BIN, Jenderal Budi Gunawan sebagai cawapres oleh PDIP.
Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, Jokowi tak akan mau berpasangan dengan Budi Gunawan (BG) dalam pemilihan presiden mendatang. Sang petahan bakal lebih memilih tak didukung PDI Perjuangan daripada harus maju pilpres dengan kepala BIN itu sebagai calon wakil.
“Ini bisa terjadi. Jokowi melepas PDIP jika dipaksa berdampingan dengan BG. Terlebih melihat performa PDIP di pilkada serentak 2018 ini,” Wasisto kepada INDOPOS, Senin (2/7).
Wasisto yakin Jokowi tengah berusaha untuk melepaskan diri dari PDIP. Pasalnya, PDIP selama ini banyak melakukan intervensi kanterhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Terlebih, sambung Wasisto, sejumlah paslon yang diusung PDIP mengalami kekalahan di pilkada serentak 2018. Sementara, beberapa calon gubernur yang mengalahkan jago PDIP justru sudah menyatakan akan mendukung Jokowi di pilpres 2019 mendatang.
Hal senada diungkapkan Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes. Dia menuturkan, hasil pemilihan gubernur di Jabar dan Jateng memperlihatkan melemahnya kekuatan PDIP.
“Dengan berkurangnya kekuatan PDIP di Jabar dan Jateng, posisi PDIP mulai melemah di hadapan Jokowi. Bargaining Mega dengan Jokowi mulai melemah,” kata Arya saat dihubungi, Senin (2/7).
Dikonfirmasikan soal kemungkinan PDIP bakal menduetkan BG dengan Jokowi, Ketua DPP Hendrawan Supratikno membenarkannya. Menurut dia, ada alasan BG masuk radar cawapres Jokowi.
“Pak BG kan memang jenderal yang berprestasi. Kontribusinya terhadap bangsa dan negara juga jelas. Artinya, rekam jejaknya baik,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (2/7).
Dia menguraikan, PDIP mengelompokkan cawapres Jokowi menjadi tiga kategori. Versi daftar panjang (long list), daftar pendek dan daftar prioritas. Nama BG masuk kategori pertama. Selain berprestasi, sambung Hendrawan, ada pertimbangan tertentu PDIP menggodok BG. Pertimbangan itu adalah kedekatannya dengan partai. “Iya prestasinya dan juga kedekatan. Ya kedekatan dengan partai,” ujarnya.
