JAKARTA – Masih ingat dengan aksi besar terkait penistaan agama oleh gerakan 212? Gerakan yang dahulu gembar gembor dengan aksi bela agama yang diklaim solid ternyata kini harus tamat riwayatnya.
Alumni 212 terpecah. Ya, itu fakta yang dikatakan oleh pengurus Persaudaraan Alumni 212, Kapitra Ampera. Kapitra menolak komunitas Persaudaraan 212 terlibat kepentingan politik. Ia meminta ulama melepas keulamaannya jika ingin terlibat dalam kegiatan politik.
Menurut Kapitra, ulama merupakan milik masyarakat. Ketika ulama masuk ke politik praktis atau partai politik, akan terjadi pro dan kontra.
“Akan terjadi perpecahan. Maka seharusnya ulama tetap menjadi ulama untuk mencerdaskan masyarakat,” kata Kapitra di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1).
Kapitra menilai, ketika ulama berpolitik, nilai-nilai keagamaannya terdistorsi. Ulama yang berpolitik rentan menjadikan agama sebagai alat untuk menyalurkan kepentingan politiknya.
Kapitra menekankan sejarah Persaudaraan 212 bermula dari persaudaraan umat Islam yang bertujuan menuntut tegaknya hukum pada 2016. Ketika itu diadakan Aksi 212 untuk meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diadili lantaran menyinggung Surat Al-Maidah. Setelah tujuan tercapai, soliditas umat menjadi kekuatan yang nyata hingga saat ini. Bagi dia, sayang jika kekuatan ini tidak bermanfaat bagi negara.
“Untuk itu, lebih baik kita puasa politik. Kita fokus kepada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Healthy and education for tomorrow,” ucap dia.
Sementara itu sebelumnya, Ketua Umum Garda 212, Ansufri Idrus Sambo mengatakan, pihaknya akan membentuk suatu sistem dalam perekrutan alumni untuk berkecimpung ke politik. Sebab Garda 212 memiliki kedekatan dengan tiga partai politik, yaitu Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
Dia menjelaskan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki tiga syarat bagi Alumni 212 yang ingin berpolitik. Persyaratan pertama, yaitu setiap calon harus memiliki dana untuk maju kontestasi.
Selanjutnya, kata dia, mengenai elektabilitas yang cukup untuk memenangi perayaan demokrasi itu. Untuk itu, Garda 212 akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menyampaikan peluang kemenangan kepada para partai pendukung.
Terakhir, ujarnya, kesiapan untuk membantu pemenangan Prabowo dalam Pilpres 2019. Karena hal itu, dia juga menegaskan, tak ada mahar dalam pelaksanaan ini.
“Saya kira Rp 40 milliar (soal La Nyalla) itu sedikit, kata Pak Prabowo mengapa saya pingin dana cukup ditunjukkan di depan, karena saya enggak mau nanti capek lagi nyari uangnya, itu
