Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang biasanya kalem diserang beragam isu mulai buka suara. Di hadapan relawan, Jokowi pun buka-bukaan soal isu utang negara, PKI hingga gerakan #2019GantiPresiden.
Gerakan #2019GantiPresiden yang masif digemakan PKS pun ikut ditanggapi Jokowi. Dia bahkan menyindir bahwa kaus dan gelang tak bisa mengganti presiden.
“Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #GantiPresiden2019 pakai kaus. Masak kaus bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat,” ujar Jokowi di hadapan relawan yang hadir dalam Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018,di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4/2018).
Tak hanya itu, Jokowi juga bicara soal utang negara selama dia menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi menjelaskan jika sejak dirinya dilantik utang negara sudah Rp 2.700 triliun dan ditambah bunga, sehingga terus membengkak tiap tahunnya.
Jokowi juga mengklarifikasi soal tudingan antek asing dan PKI yang dialamatkan kepadanya. Dia juga menanggapi soal pernyataan Ketum Gerindra Prabowo Subianto soal Indonesia bubar pada 2030.
Berikut pernyataan Jokowi yang dihimpun media detikcom:
1. Sindir #2019GantiPresiden: Masak Kaus Bisa Ganti Presiden?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu #2019GantiPresiden yang diungkapkan lewat baju kaus dan gelang. Jokowi menyindir soal gerakan tersebut.
“Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #GantiPresiden2019 pakai kaus. Masak kaus bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan yang berhak mengganti presiden adalah rakyat. Tentu semua itu juga atas kehendak Allah SWT.
“Kalau rakyat berkehendak bisa, kalau rakyat nggak mau bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT,” katanya yang disambut tepuk tangan relawan.
“Masak pakai kaus itu bisa ganti presiden? Nggak bisa,” tambahnya.
Dia pun meminta masyarakat berpikir jernih terkait isu utang negara selama dia memimpin. Dia menegaskan tidak mungkin menambah utang negara dalam jumlah besar.
“Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu. Enak aja,” katanya.
3. Dituding Antek Asing dan PKI, Itu Nggak Beradab
Jokowi mengatakan isu antek asing kemudian gagal menggoyang dirinya. Namun isu serangan tak berhenti. Dia diisukan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Ganti lagi, dia itu antek asing. Gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI. Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong tahun ’65 PKI dibubarkan saya baru berumur 3 atau 4 tahun. Masak ada PKI balita?” jelas Jokowi.
Dia juga mengatakan isu PKI tersebut diperkuat oleh foto yang menyebut dirinya bersama tokoh PKI, DN Aidit. Foto itu marak beredar di media sosial.
“Ada gambar di medsos kayak gini coba. Ini waktu DN Aidit pidato tahun ’55, saya lahir belum udah jejer sama DN Aidit coba,” katanya.
“Ini isu apa-apaan? Nggak beradab seperti itu,” tegasnya dengan nada tinggi.
Jokowi juga bicara isu Indonesia bubar pada 2030 yang pernah disampaikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan sikap optimistis harus terus ditumbuhkan pemimpin untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan dunia yang begitu cepat.
“Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah pesimis 2030 bubar!” tegasnya.
“Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya,” tambah Jokowi.
5. Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Berjasa di Program Pemerintah
Jokowi meminta para relawan turut mengawasi jalannya pembangunan dan pendistribusian ‘kartu sakti’ Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jika ada yang mengklaim program unggulannya itu, relawan diminta turun menjelaskannya kepada rakyat.
“Pembagian Kartu Indonesia Sehat yang sekarang ini sudah mencapai 92 juta (yang gratis), itu juga awasi. Jangan ada yang ngaku-ngaku ini program saya. Ada yang ngaku-ngaku gitu. Kartu Indonesia Pintar yang kita bagi sudah 19 juta, banyak yang ngaku-ngaku itu program saya. Tolong rakyat diberi tahu itu program kita,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya pernah mendapatkan laporan soal adanya pihak yang mengaku-ngaku atas program unggulan pemerintah. Ada pihak yang mengklaim berjasa dalam program penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat.
“Nanti ada pembagian sertifikat, saya kemarin tahu dari beberapa anggota DPRD waktu saya datang ke acara Adkasi. Jadi gini, (anggota DPRD cerita) mereka (yang mengaku-ngaku) datang ke masyarakat, kumpulin syarat-syarat. Datang ke kantor BPN, diajukan ke sana. Sudah dapat sertifikat bertumpuk-tumpuk pergi ke desa. Nih saya lho ya, bukan dia ini. Enak banget kalau begitu,” jelas Jokowi.
Jokowi juga menanggapi kritik program sertifikat tanah untuk rakyat yang disebut program bohong. Jokowi mengingatkan jika hal itu merupakan kritik, maka harus berbasis data dan mencarikan alternatif solusi.
Jokowi menyadari negara demokrasi kritik itu merupakan hal yang sah saja. Namun, harus dibedakan antara kritik dan nyinyir.
“Mana yang kritik, mana yang nyinyir. Mana yang kritik mana yang fitnah. Beda itu,” tambahnya.
Dia juga menegaskan, jika ingin menyampaikan kritik, haruslah berbasis data. Juga harus bisa mencarikan alternatif solusinya.
“Masyarakat harus mulai mengerti, bisa membedakan. Semuanya kalau mengkritik itu berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau tidak itu apa namanya,” kata Jokowi.
