Pemerintah terus memperioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya tol untuk mendorong pemerataan daerah dan memajukan perekonomian nasional.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan, sejak awal pemerintahan hingga 2016, panjang tol yang telah dibangun pemerintahan Joko Widodo mencapai 176 kilometer (km). Jumlah itu jauh di atas capaian pembangunan tol pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Pada tahun ini, ruas tol yang telah terbangun secara menyeluruh dan siap dioperasikan ditargetkan mencapai 568 km.
“Sejak tol pertama di era Presiden Soeharto dibangun pada 1978 hingga 1998, selama 20 tahun, hanya 490 km,” kata Endra.
Sementara itu, pada masa pemerintahan periode presiden BJ Habibie, tol yang terbangun hanya 7,2 km. Di era Abdurrahman Wahid, ruas tol yang terbangun 5,5 km. Sementara itu, pada masa Megawati Soekarno Putri, panjang tol yang dibangun ialah 34 km.
“Pada masa SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang 10 tahun memerintah hanya 212 km,” tuturnya.
Endra menekankan pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa hanya terpusat di Jawa saja, tetapi juga di pulau-pulau besar lain, seperti Sumatra dan Kalimantan.
“Ini tidak sekadar jalan, tapi menyangkut ketahanan pangan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan akses jalan yang baik, pengangkutan logistik akan berjalan dengan lancar dan kegiatan ekonomi pun bisa terangkat,” ujarnya.
Kerja positif pemerintahan Jokowi itu berkorelasi dengan tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini, sebanyak 74,8% dari 1.350 responden dari seluruh Indonesia mengakui arah perjalanan bangsa Indonesia kini sudah benar.
Sebanyak 40,5% responden merasa kondisi perekonomian membaik ketimbang tahun lalu. Kinerja pemerintah di bidang politik, penegakan hukum, dan keamanan juga baik di mata masyarakat.
