JAKARTA – Penunjukan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial pengganti Khofifah Indar Parawansa oleh Presiden Joko Widodo dikomentari negatif oleh pengamat politik. Dengan pendapat yang tidak jelas alasannya, pengamat politik tersebut memfitnah Jokowi memilih Idrus Marham dari Golkar untuk mengamankan posisi menjelang Pilpres 2019.
Analis Politik Abdulrachim Kresno mengatakan, Idrus Marham dipilih untuk memuluskan jalan Jokowi yang akan mencalonkan diri kembali di Pilpres. Alasan lainnya Jokowi menancapkan pengaruh di tubuh parati berlambang pohon beringin ini adalah dengan dipertahankannya Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu, Airlangga Hartarto di kabinet, meski Airlangga rangkap jabatan.
“Dengan cerdik Jokowi mengangkat Idrus Marham sebagai Mensos. Dengan melantik Idrus, Jokowi bisa mendapat tiga keuntungan sekaligus. Pertama berhasil ‘menguasai’ Partai Golkar, dan mengangkat elektabilitas partai itu dari keterpurukan. Sehingga dengan atau tanpa PDIP Jokowi tetap dapat dukungan yang cukup untuk 2019,” kata Abdulrachim.
Tudingan kedua, dengan mengangkat Idrus, Jokowi dapat merangkul masyarakat Indonesia Timur di Pilpres 2019, dan Idrus bisa menyingkirkan peranan Jusuf Kalla (JK). Ketiga, Jokowi juga bisa merangkul kembali para pendukung Setya Novanto di DPP Golkar maupun di daerah-daerah, karena Idrus orangnya Setya Novanto.
Pendapat yang serupa disampaikan pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, tetap dipertahankannya Airlangga di kabinet menunjukkan Jokowi semakin mesra dengan Golkar.
Lebih lanjut Karyono mengatakan, bertambahnya kader Golkar di kabinet, selain memperkuat posisi pemerintahan Jokowi juga karena ada kalkulasi politik 2019. Untuk maju di Pilpres 2019 harus memenuhi ambang batas 20 persen suara di DPR. Diharapkan dengan dukungan Golkar sebagai partai pemenang nomor dua di Pemilu 2014 yang memperoleh 18.432.312 suara (14.75%) ditambah dengan Nasdem dan Hanura yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden 2019.
Pernyataan pengamat politik ini mengandung sentimen negatif terhadap Jokowi, PDIP dan Golkar. Sebagai Kepala Negara, Presiden berhak menunjuk Menteri yang akan membantunya di kabinet. Mundurnya Khofifah dari posisi Menteri Sosial karena akan bertarung dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur, menjadikan Presiden harus memilih penggantinya. Pemilihan Sekjen Parati Golkar Idrus Marham, semata untuk melengkapi struktur kabinet.
Seharusnya hal tersebut tidak perlu dikait-kaitkan dengan isu manuver politik pilpres 2019, karena seperti yang sering disampaikan presiden bahwa fokus utamanya adalah bekerja bukan menyusun strategi pemenangan.
Dengan demikian, analisa terhadap langkah politik presiden Joko Widodo merupakan opini subjektif dari pengamat politik. Hal tersebut tidak menggambarkan kebenaran sehingga diperlukan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam merespon hal-hal seperti itu dan tidak menjadikannya sebagai pegangan karena berpotensi menimbulkan instabilitas politik nasional.
