JAKARTA – Sosok Presiden Joko Widodo disegani pemimpin negara tetangga. Ketegasan Jokowi terhadap pengganggu kedaulatan Indonesia menjadi perhatian khusus Malaysia.
Salah satunya, Malaysia membongkar mercusuar di Tanjung Datu yang berada di landas kontinen Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai pembongkaran tersebut karena Malaysia tahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal keras terhadap gangguan kedaulatan Indonesia.
“Kemungkinan Malaysia melakukan hal ini karena tahu pemerintahan Jokowi akan bertindak tegas dan keras terhadap siapapun negara yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia,” kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, visi negara maritim Jokowi mengharuskan pemerintah berwibawa terhadap gangguan negara lain di laut.
Malaysia membongkar mercusuar yang berada di landas kontinen Indonesia sejak 15 Oktober lalu. Pembangunan yang diketahui oleh otoritas Indonesia pada tanggal 16 Mei 2014 telah dilakukan protes oleh pemerintah Indonesia. Melalui proses perundingan yang panjang dan survei bersama, kedua negara akhirnya memastikan keberadaan mercusuar tersebut berada di atas landas kontinen Indonesia.
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, bila Malaysia hendak membangun mercusuar di atas landas kontinen Indonesia maka Malaysia harus mendapat izin dari Indonesia sebagai negara yang memiliki landas kontinen. Menjelang berakhirnya pemerintahan SBY, Panglima TNI telah melakukan ultimatum agar Malaysia merobohkan sendiri. Sayang untuk beberapa saat Malaysia kelihatannya tidak menggubris ultimatum tersebut.
Kemungkinan karena melihat pemerintahan SBY yang menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Akibatnya pembongkaran tidak kunjung dilakukan. Namun menjelang pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi barulah Malaysia melakukan pembongkaran.
