JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pidato Ma’ruf Amin yang menyebut mereka yang tak melek kesuksesan Jokowi adalah orang yang ‘buta’ dan ‘budek’, hanya kiasan untuk menyindir kubu lawan yang tak mengakui prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama empat tahun belakangan.
Menurut Karding, pernyataan Ma’ruf soal budek dan buta itu sebenarnya hanya bahasa yang biasa dipakai semacam kiasan agar masyarakat mudah mengerti dan mudah memahami. “Itu kiasan yang sangat biasa, sehari-hari. Artinya Kiai Ma’ruf mendorong semua pihak termasuk oposisi itu bisa berfikir dan bersikap obyektif,” kata Karding, Ahad, 11 November 2018.
Karding menambahkan, pernyataan Ma’ruf tersebut ditujukan kepada kubu Prabowo Subianto. Intinya, Ma’ruf Amin ingin mengatakan bahwa selama ini narasi-narasi dibangun pihak lawan seakan-akan tidak mengakui banyak prestasi Jokowi.
Misalnya, di bidang infrastruktur, program yang berpihak kepada masyarakat, serta menurunkanya kemiskinan menurun. “Ini tidak diakui (mereka). Jadi itulah bahasa yang paling mudah menyampaikan ke rakyat bahwa orang-orang seperti itu namanya budek dan buta,” ujar Karding.
Terkait ucapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan Pilpres 2019 kian marak pertarungan politik identitas ketimbang program, Ma’ruf membantahnya. Ma’ruf menyebut pihaknya sudah mengkampanyekan program.
“Saya kira enggak ada politik identitas. Justru adu program. Bagaimana apa yang sudah dan apa yang akan,” kata Ma’ruf di rumah Situbondo, Jakarta Pusat.
Ma’ruf menuturkan, selama ini dirinya memperjuangkan landasan, capaian, dan perolehan pemerintahan Jokowi. Dia mengaku selalu menekankan bahwa apa yang sudah dikerjakan ini untuk manfaat lebih besar di kemudian hari.
“Memperbesar kemaslatan, menambah atau melakukan penyesuaian atau mengadjust, menyempurnakan. Itu pendekatannya programming, pendekatakan konsep bagaimana membangun ke depan, nggak ada identitas,” jelas Ketua MUI.
Ma’ruf Amin membantah jika deklarasi ulama dan kiai dikaitkan dengan politik identitas. Menurutnya itu karena pihak yang mendeklarasikan dukungan memiliki kesamaan dengan pasangan calon presiden.
“Tapi kalau misalnya orang NU mau mendukung orang NU itu kan wajar saja. Misalnya pemimpin NUnya dia mendukung, itu bukan politik identitas tetapi merasa ada kesamaan,” jelasnya.
Ma’ruf Amin mengaku ogah berkampanye dengan politik identitas. Dia dan Jokowi pun sudah sepakat tak memainkan politik identitas.
“Kita kan sudah sepakat tidak membawa politik identitas pendekatakannya. Ya nggak tahu yang lain tapi dari kita, dari 01 tidak,” pungkas Ma’ruf.
Politik Identitas
Sebelumnya diberitakan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai pertarungan di Pilpres 2019 lebih ke arah politik identitas daripada program dan solusi yang ditawarkan. Ia terus berharap pemilu berlangsung demokratis dan damai.
Menurutnya kontestasi Pilpres 2009 sampai 2014 silam memang keras dan konfrontatif, tapi bisa berjalan damai dan demokratis.
Demokrat, kata dia, tidak ingin kontestasi Pileg dan Pilpres 2019 yang prosesnya dimulai sejak sekarang tidak mengarah ke disintegrasi, mengganggu kerukunan dan persatuan bangsa.
“Menangis kita kalau itu terjadi,” sebut SBY di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 10 November 2018.
