JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang pro wong cilik berupa tunjangan hari raya (THR) Lebaran kepada PNS, pensiunan, dan honorer dipandang negatif oleh Center for Budget Analysis (CBA). Bukannya menyambut keputusan yang baik dan membantu kalangan masyarakat, CBA justru memfitnah pemerintah.
Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman menyebut, Jokowi mengeluarkan PP No 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya yang diperuntukan bagi pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil lembaga nonstruktural sebagai keputusan menguras keuangan negara.
“Sebagai catatan, THR yang dibagikan Jokowi dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp3.401.000,” bebernya.
Jajang juga menuding jika THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat dan tidak berlaku bagi honorer di tingkat pemerintah daerah membentuk ketidakadilan.
“Dalam program THR ini, menurut CBA selain akan menguras keuangan negara, realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat misalnya guru honorer dan honorer di pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain itu, Jajang provokatif dengan menyebut program pencitraan Jokowi. Program itu berupa bagi-bagi sembako yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 21,2 miliar.
CBA sebelum bicara seharusnya memahami terlebih dahulu jika pemberian THR tidak diputuskan menjelang Lebaran 2018, karena hal tersebut sudah disusun sejak tahun sebelumnya, telah dibahas dengan DPR, Kementerian dan Lembaga terkait sehingga hal ini tidak tepat jika dikaitkan dengan upaya politik Presiden Joko Widodo yang menguras keuangan negara.
Program THR dan Gaji ke 13 diberikan secara objektif sebagai bentuk apresiasi terhadap PNS yang menunjukkan peningkatan kinerja yang tercatat dalam LAKIP. Sementara pembagian Sembako dilakukan Presiden pada kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia, hal tersebut juga sudah berlangsung sejak lama. Bukan hanya saat mendekati tahun politik. Hal ini diangkat oleh oposisi untuk mendiskreditkan Presiden Joko Widodo padahal beliau secara nyata menunjukkan kinerja dan keberpihakannya pada masyarakat.
Sekedar diketahui, anggaran pemerintahan Jokowi selama ini sesuai dengan peruntukannya, di mana banyak masyarakat yang merasakan secara langsung dampak positif dari kinerja Presiden.
