JAKARTA- Empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, dipastikan pemerintah bekerja untuk perlindungan warga negara, menjamin rasa aman, serta menghadirkan pemerintahan yang transparan, bersih dan menjaga stabilitas politik. Stabilitas politik dalam empat tahun ini dijaga melalui konsolidasi demokrasi dan diplomasi internasional. Selain itu, reformasi birokrasi, dan pencegahan korupsi semakin baik.
Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga didukung pemerintahan yang melayani merupakan syarat mutlak untuk pembangunan manusia unggul. Demikian poin penting dalam konferensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK “Pembangunan Manusia Menuju Indonesia Maju” yang digelar di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, 25 Oktober 2015.
“Beberapa pencapaian polhukam dan transformasi birokrasi menjamin pembangunan berjalan dengan baik,” kata Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, pemerintah telah berhasil menjaga stabilitas politik. Ini terlihat dari suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Yang juga penting, Indeks negara hukum dan indeks demokrasi Indonesia meningkat di angka 72,11, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil.
Selain itu, pencegahan terorisme, radikalisme serta upaya-upaya deradikalisasi terus dilaksanakan secara komprehensif melalui berbagai strategi dengan mengombinasikan pendekatan lunak serta penegakan hukum.
Menkopolhukam Wiranto menambahkan, dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, koordinasi menjaga polhukam dilakukan dengan terencana, saling membantu, dan hasilnya dapat dinikmati saat ini.
“Kita lihat kondisi nasional yang kondusif, politik, keamanan dan masalah-masalah lain,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengulas hal menarik yang dilakukan Presiden Jokowi dalam membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yaitu dengan “menegaskan” posisi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan Presiden di Istana Negara, karena mereka adalah tangan kanan pemerintah pusat di daerah, ada sinergi untuk memastikan program strategis nasional berjalan dengan baik di daerah,” katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengungkapkan hasil dari penguatan reformasi birokrasi terlihat dari kualitas pelayanan publik yang terus meningkat. Saat ini, nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi dari 65 meningkat jadi 71 di tahun 2017. Tidak hanya di pemerintah pusat, hal ini juga terjadi di provinsi dan kabupaten/kota.
“Capaian-capaian ini mendongkrak indeks Indonesia di mata dunia,” kata Syafruddin.
Sementara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjabarkan keberhasilan-keberhasilan diplomasi Indonesia di luar negeri. Sebanyak 443 WNI terbebas dari ancaman hukuman mati di luar negeri, dan 39 WNI yang disandera dibebaskan, belum lagi sebanyak 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah konflik dan bencana alam dan sebesar Rp 408 miliar hak finansial WNI yang telah dikembalikan. Yang membanggakan, di tahun 2019, Indonesia masuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
“Indonesia selalu berada di depan memperjuangkan Palestina. Kita juga negara pertama yang masuk dan membantu masalah di Rakhine state. Kita optimis Indonesia akan terus menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati dunia internasional,” jelasnya.
