JAKARTA – Dukungan Ketua DPW PAN Riau yang juga Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir menuai pro kontra. Pasalnya, Irwan melawan arus keputusan pucuk pimpinan PAN yang mendukung calon presiden dan cawapres noor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Bahkan Irwan sempat diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau terkait kehadirannya pada deklarasi dukungan kepada pasangan nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf beberapa waktu lalu yang digelar di kantor Bawaslu Riau di kawasan jalan Adi Sucipto Pekanbaru.
Bupati dua periode ini dicecar 32 pertanyaan. “Semua terkait pada dugaan pelanggaran pada saat deklarasi Pro Jokowi (Projo),” kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.
Irwan sendiri usai pemeriksaan mengaku kalau dukungannya kepada Jokowi hanya bersifat pribadi. “Saya nggak ada membawa embel-embel partai apalagi jabatan,” kata ini.
Irwan berterus terang kalau dirinya nyaman berkomunikasi dengan Jokowi. “Saya rasa nggak hanya saya yang berasa nyaman. Tapi hampir semua bupati dan walikota nyaman ketika berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Sebab beliau berkomunikasi secara informal dan progresif,” kata Irwan.
Terkait dukungannya itu kata Irwan, dia belum ada mendapat teguran dari partai meski jelas-jelas Jokowi adalah rival partainya pada Pilpres tahun depan. “Yang namanya pilihan, jangankan satu partai, di satu rumah saja bisa beda pilihan. Jadi kalau anda suka kopi, yang lain suka teh, atau susu, ya biasa saja. Namanya juga demokrasi,” jelas Irwan.
Namun sebagai Ketua DPW PAN, Irwan mengaku harus konsisten mendukung Prabowo, tapi sebagai Bupati Kepulauan Meranti, “saya sangat respek dan mengakui kepemimpinan Pak Jokowi,” ujarnya.
Yang justru disayangkan oleh Irwan adalah kenapa tanda tangan dia dan lima kepala daerah lain di Riau, bisa bocor ke publik. “Tanda tangan itu atas nama pribadi, lho. Bukan sebagai bupati atau ketua partai, kok bisa bocor? Pernyataan itu kami tandatangani sebelum acara deklarasi Projo dimulai, kami teken di ruangan tertutup. Tidak boleh bocor, karena itu internal. Jadi saya pikir yang mengedarkan tanda tangan itu ilegal ah,” tegas Irwan.
Sementara itu Gubernur Riau terpilih Syamsuar meyakini bahwa masyarakat Riau suatu saat akan tersadar, dengan apa yang sudah ia dan sejumlah kepala daerah lakukan beberapa waktu lalu untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres.
Seperti yang diketahui, Syamsuar dan 8 bupati serta walikota di Provinsi Riau menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden nomor urut 1 Jokowi dan Maruf Amin. Pasca kabar dukungan tersebut beredar di masyarakat, Syamsuar sendiri mendapatkan hujatan dan kecaman dari para pendukungnya semasa Pilgubri 2018 lalu.
“Itu hak masing-masing pibadi, ini masalah hati nurani. Kita kan tidak bisa memaksakan kehendak, kita kan negara demokrasi, jadi bebas menyampaikan pendapat,” katanya Jumat malam, 26 Oktober 2018.
Syamsuar menambahkan, seiring berjalannya waktu masyarakat Riau yang sekarang kecewa akan segera memahami dan mengerti dengan keputusan yang sudah diambil pihaknya.
“Suatu saat, kita yakin masyarakat juga mengerti kenapa kami begini, kan kita mau membangun Riau lebih baik, Sekarang pun sudah banyak berubah dah,” tuturnya.
Diakui Syamsuar, dukungannya kepada Jokowi adalah panggilan hati nurani dan menurutnya Riau masih membutuhkan presiden seperti Jokowi. “Banyak yang masih kami butuhkan, kami sudah merasakan kepemimpinan beliau. Kebetulan kepala daerah lain satu komitmen dengan kami, mudah-mudahan beliau masih diberi kesempatan,” harapnya.
