JAKARTA – Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyudutkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri setelah mengusung Djarot Saiful Hidayat ke Pilgub Sumatera Utara.
Pigai mengatakan, keputusan Mega menegaskan politik primordialisme yang cenderung seperti politik penjajahan atas dasar bingkai demokrasi yang berbasis satu orang, satu suara, satu nilai (One men, One vote, One value).
Ia menuding, Megawati menabrak pakem politik kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Selama ini, PDIP menyatakan diri sebagai simbol pluralitas dan pengawal Pancasila.
“Menempatkan Djarot Saiful Hidayat yang bukan siapa-siapa di Sumatera Utara sebagai calon gubernur. Berarti Ibu Megawati menghancurkan dan membahayakan bagi politik kebangsaan Indonesia,” kata Pigai dalam tulisannya.
Padahal sebelumnya, saat mengumumkan PDIP mendukung Djarot, Megawati mengatakan alasan memilih Djarot untuk dimajukan di Pilgub Sumut karena kondisi Sumatera Utara yang dinamis. Djarot yang dinilai berpengalaman dan tegas saat memimpin Blitar dan Jakarta, cocok memimpin Sumatera Utara.
Berikut tulisan lengkap Natalius Pigai dengan judul “Politik Primordial Megawati dan Paceklik Gubernur Sumut”:
Apabila pernyataan ini benar-benar dikeluarkan melalui mulut Megawati Sukarno Putri, maka mulai detik ini, seorang figur politik nasional yang saya kagumi selama ini, langsung coret dan keluarkan dari lubuk hati saya.
Megawati sebenarnya menegaskan politik primordialisme yang cenderung seperti politik penjajahan atas dasar bingkai demokrasi yang berbasis satu orang, satu suara, satu nilai (One men, One vote, One value) yang dirancang dalam sistem Pemilu kita.
Cara pandang politik Megawati ini ternyata menabrak pakem politik kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang selama ini justru PDIP menyatakan diri sebagai simbol pluralitas dan pengawal Pancasila.
Ternyata cara eksklusifisme yang naif dan cenderung rendahan hanya karena mempertimbangkan suku Jawa lantas menempatkan Djarot Saiful Hidayat yang bukan siapa-siapa di Sumatera Utara sebagai calon gubernur. Berarti Ibu Megawati menghancurkan dan membahayakan bagi politik kebangsaan Indonesia.
Pertanyaan saya, apakah Ibu Megawati sadar dan mengerti kalau orang Batak Tapanuli puluhan tahun paceklik menjadi gubernur di Sumatera Utara, di kampung halamannya sendiri?. Apakah Ibu Megawati tahu bahwa Edy Rahmayadi itu orang Jawa yang asli Sumatera utara? Sikap dan karakter seperti itu ternyata bisa diduga Megawati tidak pernah melibatkan putra daerah Sumatera Utara yang ada di PDIP dalam pengambilan politik.
Tidak sedikit kader-kader terbaik PDIP adalah putra daerah Batak dari Sumatera Utara. Ada Maruarar, Effendi Simbolon, Sukur Nababan dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan partai lain, ternyata PDIP nyaris tidak pernah mendorong kader dari Tapanuli Utara untuk menjadi gubernur, kecuali Rudolf Pardede itupun wakil gubernur. Ternyata cara pandang politik kebangsaan Megawati jauh berbeda dengan Partai Demokrat yang lebih aspiratif dan meritokratif.
Komposisi penduduk di Sumatera Utara sebenarnya masih didominasi oleh suku bangsa Batak yang terdiri dari lima sub suku yaitu: Batak Tapanuli, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing dan Batak Simalungun. Namun mereka memilik ikatan primordialisme yang kuat sebagai suku Batak yang mengesampingkan agama dan pandangan politik.
Cara pandang nasionalisme etnik Batak (etno nasionalism) ini diikatkan oleh cara pandang budaya, leluhur serta kelestarian genealogis yang sama sehingga integrasi sosial mereka terjalin rapi dan sangat kuat.
Dalam perspektif di atas sebenarnya menjadi modal yang kuat bagi PDIP untuk mendorong seorang figur dari putra Batak menjadi nomor satu untuk dipasangkan dengan orang melayu atau Jawa.
Dengan keputusan Megawati tersebut ternyata bahwa PDIP minim diskusi dan wacana intelektual untuk meningkatkan bobot dan keakuratan untuk mengelola bangsa dan negara secara profesional, modern dan terpercaya.
Setiap partai sejatinya memiliki dapur intelektual atau dapur akademisi untuk mengembangkan demokrasi dan membangun negara dan bangsa yang beradab. Karena kekuasaan itu penting, namun jauh lebih substantif adalah adanya kepastian distribusi keadilan yaitu distribusi kekuasan tanpa monopoli dan oligopoli (distribution of justice) tetapi juga distribusi keadilan sosial (social justice).
Dampak dari ketidakpekaan ini pernah menyebabkan orang – orang Jawa diusir dari daerah-daerah pada tahun 2000. Bangsa Aceh berperang mengusir orang Jawa, Sampit berdarah dan lain sebagainya telah menjadi pelajaran penting bagi kita.
Tindakan monopoli dan oligopoli yang dimainkan di balik sistem Pemilu Opovov (One men, One Vote dan One Value system) saat ini cenderung menghitungkan mayoritas suku, agama, ras dan antar golongan.
Cenderung sistem kapitalis, pemenang mengambil semua (winners takes all) sehingga harusnya dicarikan jalan demokrasi proporsionalitas. Tidak harus orang Jawa jadi presiden, gubernur, bupati dan walikota.
Bangsa ini bisa bubar Bu Mawagawi karena semua orang memiliki hasrat dan jiwa untuk berkuasa. Jadi tunggu saja api menyala untuk Indonesia Raya bubar karena Anda.
